Anies Baswedan : Negara Harus Netral dalam Pemilu

 Pemilu memang baru akan dilangsungkan tahun depan. Akan tetapi hiruk pikuknya sudah bisa kita rasakan dari sekarang. Aksi saling dukung antar partai untuk membentuk koalisi guna pencalonan presiden sudah mulai terlihat. Beberapa bakal calon presiden juga sudah terlihat gambarannya.

Dari sekian banyaknya keramaian soal koalisi antar partai ini salah satu yang cukup mencolok adalah keterlibatan pemerintah dalam hal ini presiden dalam hal tersebut. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi mengundang sejumlah pimpinan partai koalisi pemerintah ke istana.

Pertemuan sejumlah pimpinan partai dan presiden tersebut tentu saja menuai sejumlah reaksi. Banyak yang berpendapat bahwa dengan adanya pertemuan tersebut apalagi dilakukan di istana negara menunjukkan bahwa presiden melakukan intervensi dan cawe cawe dalam hal pemilihan umum. Padahal akan lebih baik jika presiden bersikap netral untuk pemilu 2024 yang akan datang.

Hal ini juga yang diungkapkan oleh Anies Baswedan. Menurutnya campur tangan kepala negara dalam proses kampanye dan pemilihan umum bisa saja mencederai demokrasi dan rawan terjadi konflik kepentingan. Untuk itulah negara maupun pejabat pemerintahan yang terlibat di dalamnya harus bersikap netral dan tidak mengintervensi pemilu dengan memanfaatkan jabatan yang sedang disandangnya.

Masih menurut anies negara Indonesia adalah negara demokrasi modern yang pemegang kekuasaannya harusnya adalah rakyat. Dengan hal itu apapun hasil dari pemilu 2024 yang akan datang pemenangnya adalah rakyat. Tidak ada pemindahan kekuasaan yang terjadi seusai pemilu 2024 yang akan datang. Yang berpindah atau berubah hanyalah pelaksana mandat dari rakyat untuk menjalankan kewenangannya. Jadi jika ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi. Karena prinsip dasar demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat.