Epidemiolog UGM Sarankan Hal Ini Menanggapi Masih Tingginya Kasus Covid-19 Di DIY

 Berita Jogja terkini, meski saat ini sudah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa – Bali, namun kasus harian Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih sangat tinggi.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DIY tercatat kasus positif Covid-19 per 13 Juli 2021 hingga mencapai 2.731 kasus sekaligus menjadi yang tertinggi selama pandemi. Sementara itu, kasus sembuh di DIY mencapai 843 orang dengan angka kematian bertambah 39 orang. Dengan begitu, kasus aktif Covid-19 di seluruh DIY hingga saat ini menjadi 21.387.

Untuk lebih jelasnya, berikut dibawah ini fakta – fakta menarik terkait masih sangat tingginya kasus Covid-19 di DIY meski sudah diterapkan PPKM Darurat :

1. Epidemiolog UGM Meminta Pemda DIY Tegas Dalam Menerapkan PPKM Darurat

Menanggapi kondisi tersebut, Epidemiolog Universitas Gajah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad, meminta Pemda DIY bersikap tegas dalam menerapkan PPKM Darurat.

Dengan implementasi secara tegas dan serius di lapangan, PPKM Darurat diharapkan dapat berjalan efektif serta memberikan dampak signifikan menurunkan lonjakan kasus Covid-19 di DIY dan berkontribusi dalam menekan angka Covid-19 nasional.

Riris Andono Ahmad menerangkan bahwa tujuan dari dilakukannya PPKM Darurat adalah untuk menurunkan mobilitas. Sehingga penerapannya harus tegas, pembatasan mobilitas warga harus ketat, namun saat ini implementasinya tidak cukup kuat untuk menekan mobilitas.

2. Penurunan Mobilitas Masyarakat DIY Selama PPKM Darurat Belum Signifikan

Riris Andono Ahmad mengungkapkan penurunan mobilitas masyarakat DIY selama PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021 belum signifikan. Dengan kata lain masih sangat rendahnya angka penurunan mobilitas masyarakat di DIY.

Riris Andono Ahmad memaparkan dari Google Traffic, sebelum PPKM Darurat yang tinggal di rumah ada sebanyak 15 persen, kemudian ketika PPKM Darurat meningkat jadi 20 persen. Dengan begitu hanya ada penambahan sekitar 5 persen saja dan angka tersebut tidak cukup untuk menekan penularan Covid-19. Setidaknya diperlukan 70 persen dari populasi membatasi mobilitas baru memiliki dampak besar.

3. Implementasi PPKM Darurat Di Lapangan Belum Cukup Kuat

Kondisi yang seperti itu menunjukkan bahwa implementasi PPKM Darurat di lapangan belum cukup kuat. Menurut Riris Andono Ahmad, penerapan PPKM Darurat tidak hanya sebatas menutup total akses lalu lintas atau jalan untuk menghentikan mobilitas saja. Namun, perlu juga adanya rekayasa sosial supaya masyarakat bisa patuh menerapkan protokol kesehatan khususnya terkait pembatasan mobilitas.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti penindakan hukum yang tegas bagi pelanggar prokes, pemberian bantuan hidup baik menggunakan Dana Keistimewaan (Danais) atau dana desa, dan lainnya. Tidak hanya butuh kebijakan, pemerintah juga perlu memobilasasi hal tersebut secara aktif.

4. Kondisi Kasus Covid-19 Di DIY Tidak Main – Main

Kondisi kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dibilang tidak main – main. Bahkan, Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam sejumlah pemberitaan menyatakan bahwa DIY menjadi salah salah satu provinsi di Indonesia yang mengalami dampak paling berat jika terus saja terjadi lonjakan kasus Covid-19.

Penambahan kasus baru yang tinggi setiap harinya mengakibatkan Bed Occupancy Rate (BOR) maupun ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan DIY masih diatas angka 90 persen. BOR rumah sakit rujukan DIY saat ini tercatat penuh di angka 99,56 persen atau 1.369 dari 1.375 tempat tidur.

Riris mengatakan penambahan kapasitas rumah sakit rujukan Covid-19 bisa menjadi salah satu opsi untuk mengurangi masalah tersebut. Meski begitu, upaya tersebut perlu tetap diimbangi dengan pembatasan mobilitas masyarakat.

Pasalnya, seberapa banyak penambahan kapasitas rumah sakit, termasuk rumah sakit darurat maupun selter tidak akan berjalan maksimal jika penularan Covid-19 masih terus terjadi dalam jumlah yang tinggi.